Jelaskan tahapan penyusunan perundang undangan tingkat pusat

Proses Pembentukan Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundangan, yang dalam pembentukannya Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal5 Ayat 1 "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", Pasal20 Ayat 1 "DPR memegang kekuasaan membentuk UU" dan Pasal 20 Ayat 2 "Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama" .





Dalam pembentukan suatu undang-undang, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004, maka tahap-tahapnya meliputi:

a)   RUU yang diajukan presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

b)   RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR

c)   RUU yang berasal dari DPD dapat diajukan kepada DPR

d)   RUU yang telah disiapkan oleh presiden diajukan dengan suart presiden kepada pimpinan DPR

e)   DPR membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.

f)    RUU yang berasal dari DPR disampaikan dengan surat pimpman DPR kepada presiden

g)   Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.

h)   Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan Presiden menyampaikan RUU dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah RUU yang disampaikan DPR, sedangkan RUU yang disampaikan presiden dipakai sebagai pembanding.

i)     Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden Menteri yang ditugasi.

j)     Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya pada rapat komisi panitia alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislatif

k)   Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

l)     Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

m) RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi UU, penyampaian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

n)   Presiden membubuhkan tangan tangan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU disetujui bersama oleh DPR dan presiden.

o)   Bila RUU yang telah disetujui bersama, dalam waktu 30 hari tidak ditandangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Adapun rumusan kalimat pengesahannya adalah:  UU ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ay at (5) UUD NKRI Tahun 1945.

p)   Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

1)   Lembaran Negara RI

2)   Berita Negara RI

3)   Lembaran Daerah; atau

4)   Berita Daerah

q)   Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI, meliputi :

1)   UU/PERPU

2)   Peraturan Pemerintah

3)   Peraturan Presiden mengenai

ü pengesahan perjanjian antara negara RI dan negara lain atau badan intemasional ; dan

ü pernyataan keadaan bahaya

r)    Tambahan Lembaran Negara RI memuat penjelasan peraturan perundan-undangan yang dimuat dalam LNRI

s)   Tambahan Berita Negara RI memuat penjelasan peraturan perundang-undang yang dimuat dalam Berita Negara RI.