soal ppkn kelas 7 bab perumusan dan pengesahan UUD negara republik Indonesia

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: VII SMP

Kategori: Perumusan dan pengesahan UUD negara republik Indonesia

Pembahasan:

Perubahan konstitusi sebaiknya jauh lebih berat dari peraturan lain, begitu pula dengan konstitusi Indonesia. Pernyataan yang benar tentang metode perubahan konstitusi di Indonesia berdasarkan konstitusi hasil amandemen yakni B.putusan untuk mengubah pasal-pasal harus disetujui 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR).

Berikut ulasannya:

Faktor yang memperngaruhi perubahan konstitusi yakni seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elite politik yang memengang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Masyarakat yang menjadi pendorong utama pembaharuan UUD.

Menurut Wheare, perubahan UUD akibat dorongan kekuatan (forces) yang terjadi dapat berbentuk; 1)kekuatan-kekuatan yang kemudian melahirkan perubahan keadaan (circumstances) tanpa mengakibatkan perubahan bunyi yang tertulis dalam UUD, melainkan terjadi perubahan makna. 2)kekuatan-kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat, maupun konvensi.

Pasal 37 UUD 1945 mengatur tentang cara perubahan UUD. Dalam pasal 37 disebutkan:

a.       Untuk mengubah UUD sekurang-kurangya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.

b.      B. Putusan diambil dnegan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota hadir.

Pasal 37 mengandung tiga norma yakni:

a.       Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi Negara.

b.      Bahwa untuk mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR.

c.       Bahwa putusan tentang perubahan  UUD adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Daerah Tingkat 1, utusan partai politik, utusan golongan karya ABRI dan Bukan ABRI. MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia. MPR menetapkan serta mengubah Undang-Undang Dasar. Lembaga-negara ini menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diberi kekuasaan melaksanakan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini dilakukan hanya dan oleh satu badan atau lembaga-negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah sebabnya, oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tentang Sistem Pemerintahan Negara dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut merupakan penjelmaan rakyat Indonesia. Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukan dan derajatnya berada dibawah Undang-Undang Dasar. Di dalam Ketatapan MPR-RI Nomor I/MPR/1983 juga menentukan bahwa pengambilan keputusan secara lain, yaitu mufakat disamping dengan suara terbanyak. Penulis mengemukakan bahwa suara terbanyak yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 merupakan lex genaralis, sedangkan Pasal 37 merupakan lex specialis.