1. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat men

1. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI disebut . . . *
1 poin
A. Otonomi daerah
B. Daerah otonom
C. Otonomi
D. Wilayah otonom
2. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 …. *
1 poin
A. Pasal 17
B. Pasal 18
C. Pasal 19
D. Pasal 20
3. Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, yaitu …. *
1 poin
A. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004n 1
B. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
C. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
D. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupa-kan undang-undang mengenai …. *
1 poin
A. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
B. peraturan tentang otonomi daerah
C. pemerintahan daerah
D. kewenangan daerah
5. Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pelimpahan kewewenangan atau pemberian kewenangan dari pemerintah …. *
1 poin
A. pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
B. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
C. pemerintah asing kepada pemerintah daerah
D. pemerintah pusat kepada pemerintah asing
6. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan …. *
1 poin
A. anarki dalam suatu negara
B. sosialisasi dalam suatu negara
C. demokrasi dalam suatu negara
D. modernisasi dalam suatu negara
7. Berikut ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pe-laksana an otonomi daerah, adalah …. *
1 poin
A. eksploitasi kekayaan hutan
B. penataan tata ruang kota
C. pelaksanaan kegiatan administratif
D. menetapkan kebijakan moneter
8. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi …. *
1 poin
A. masyarakat setempat
B. pemerintah pusat
C. pemerintah asing
D. presiden bersama DPR
9. Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah harus berpedoman pada tiga asas, yaitu . . . . *
1 poin
A. Sentralisasi ,dekonsentrasi dan desentralisasi
B. Desentralisasi ,dekonsentrasi dan tugas pembantuan
C. Dekonsentrasi ,tugas pembantuan dan sentralisasi
D. Otonomi daerah ,otonomi luas dan Akuntabilitas
10. Berikut ini merupakan contoh partisipasi warga negara, yaitu …. *
1 poin
A. beramai-ramai membangun rumah mewah
B. mengikuti pemilihan umum
C. membangun jalan tol
D. memilih pemimpin perusahaan
11. Pemerintahan Daerah terdiri dari : *
1 poin
A. Bupati dan Para Kepala Dinas
B. Bupati dan DPRD
C. Bupati dan Para Ketua
D. Bupati dan Para Camat
12. Peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk …. *
1 poin
A. Tuhan
B. sosial
C. individu
D. kelompok
13. Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk …. *
1 poin
A. peraturan adat daerah
B. peraturan perundang-undangan
C. peraturan otonomi
D. peraturan bersama
14. Seluruh bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah, kecuali. . . . *
1 poin
A. politik luar negeri, hankam, dan agama
B. memilih kepala daerah
C. membuat peraturan daerah
D. menetapkan APBD
15. Gotong royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebab …. *
1 poin
A. merupakan kebiasaan suku bangsa
B. merupakan ciri khas daerah tertentu
C. dapat mewujudkan ketenangan dalam lingkungan
D. dapat mewujudkan kesejahteraan bersama
16. Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, antara lain . . . . *

A. masyarakat harus menerima kebijakan tersebut apapun resikonya
B. memungkinkan munculnya penyelewengan-penyelewengan
C. masyarakat menjadi apatis/acuh
D. masyarakat belum bersikap demokratis
17. Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan sekolah, misalnya. . . . *
1 poin
A. para siswa melaksanakan kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket
B. siswa mengatur keperluan uang dari orang tua untuk membantupekerjaan orang tuanya
C. siswa membuat silabus mata pelajaran
D. OSIS menyusun jadwal pelajaran
18. Yang termasuk pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah . . . . *

A. bagi hasil pajak
B. pinjaman daerah
C. pajak daerah
D. dana alokasi khusus
19. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih . . . . *
1 poin
A. secara demokratis
B. secara langsung oleh rakyat
C. sesuai undang-undang
D. dicalonkan oleh DPRD I dan II
20. Kerja sama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam . . . *

A. menetapkan peraturan daerah
B. menetapkan kepala daerah
C. pengangkatan perangkat daerah
D. pengaturan terhadap peraturan daerah